Alat Pendeteksi Tsunami Tidak Berfungsi, Pemerintah Bantah Minim Anggaran
DPR menuding anggaran yang disediakan pemerintah untuk lembaga di bidang mitigasi bencana terbatas. Akibatnya, pembelian alat deteksi tsunami terhambat.
Namun pemerintah menampik tudingan itu dan menyebut sistem peringatan dini bukan soal anggaran yang minim, melainkan pemeliharaan alat deteksi yang telah ada.
“Sebelum majukan rancangan anggaran, lembaga negara dibatasi plafon yang telah ditentukan. Plafon itu tak memungkinkan BPPT membeli peralatan,” kata anggota Komisi VII DPR, Ramson Siagian, Senin (01/10).
Baca Juga:
Laut Indonesia Hasilkan Tsunami Tertinggi Ungkap NASA
“Sebenarnya sejak tahun 2012 sudah nggak jalan karena Buoy itu banyak dicuri orang kemudian operasionalnya juga tinggi kan, jadi sudah engga jalan (tidak berfungsi),” kata Nugroho Rabu(26/12/2018).
Persoalan anggaran yang sama juga disebut Louise Comfort, Direktur Pusat Manajemen Bencana Alam pada Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat.
Comfort pada tahun 2013 mendapatkan dana dari National Science Foundation Amerika Serikat untuk membuat sensor bawah laut pendeteksi tsunami di Indonesia.
Comfort menyebut proyek yang sedianya akan digelar bersama BPPT itu akhirnya berhenti karena persoalan anggaran.
“Setelah pemilihan presiden 2014 ada pergantian pejabat BPPT. Prioritas pun berubah. Karena situasi ekonomi dan devaluasi rupiah, anggaran yang disediakan Kementerian Keuangan untuk BPPT juga dievaluasi.”
“BPPT akhirnya menyebut tak punya cukup dana untuk mendanai instalasi alat deteksi itu di bawah laut,” kata Comfort.
Hal inilah yang dapat menjadi dasar untuk mewaspadai serta mendukung kesiapsiagaan bencana. Adanya langkah mitigasi imbuhnya, sangat penting bagi masyarakat atau penduduk yang bermukim di wilayah yang rentan terhadap terpaan bencana.
